Minggu 23 Nov 2014

Info Terbaru

Informasi Program S1/D.IV dan Magister ( S2 ) Akuntansi Beasiswa State Accountability Revitalization ( STAR )

Sehubungan dengan Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Polsoskam Nomor : S-1032/D2/STAR/2014 Tanggal 5 November 2014 Perihal Penawaran Program Beaiswa S1/DIV Akuntansi STAR intake Tahun 2014 yang bekerjasama dengan Universitas Terkemuka, dimana Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang memiliki kemampuan dan potensi yang memadai untuk mengikuti program beasiswa tersebut dengan status Tugas Belajar.

Selengkapnya . . .
Layanan

Penambahan Masa Kerja

Dasar Hukum

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010


Prosedur & Mekanisme :

  1. Pengusulan dari Instansi tempat PNS yang bersangkutan ;
  2. Usul yang lengkap diproses dibuatkan Nota Persetujuan (model D-IIc) ditandatangani Sekdako a.n. Walikota Banjarbaru diteruskan ke Kanreg VIII BKN Banjarbaru untuk persetujuan ;
  3. Buat Naskah ditandatangani Walikota Banjarbaru, Petikan ditandatangani Sekdako.


Persyaratan :

  • Mempunyai SK Honorer yang Asli dan tidak terputus.


Kelengkapan :

  1. Surat pengantar dari Instansi yang bersangkutan ;
  2. Fotocopy sah SK Honorer (Pengangkatan dan Pemberhentian) ;
  3. Fotocopy sah SK CPNS ;
  4. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir ;
  5. Fotocopy sah Karpeg ;
  6. Fotocopy sah SK Jabatan Terakhir ;
  7. Fotocopy sah DP-3 Terakhir ;
  8. Fotocopy SK. Jafung (bagi fungsional) ;
  9. Surat Pengantar dari Instansi ybs.


Keterangan :

  1. Berkas disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap ;
  2. Untuk berkas Fc. harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
BKD & Diklat Kota Banjarbaru -- Melayani Dengan Ikhlas, Cepat dan Cermat

Taperum

 

Dasar Hukum

  • Keppres. No. 14 Th. 1993


Jenis, Syarat & Kelengkapan dan Prosedur :

  • Bantuan Uang Muka

Bantuan Uang Muka KPR adalah bantuan yang diberikan dalam rangka membantu sebagian uang muka pembelian rumah yang dilakukan melalui KPR. Besarnya bantuan yang diberikan dibedakan berdasarkan golongan PNS

  1. Rp. 1,2 juta untuk golongan I
  2. Rp. 1,5 juta untuk golongan II
  3. Rp. 1,8 juta untuk golongan III

Syarat Utama :

  1. PNS aktif dan belum memanfaatkan bantuan atau pinjaman Tabungan Perumahan ;
  2. PNS yang telah memiliki masa menabung Tabungan Perumahan minimal 5 tahun ;
  3. PNS yang belum memiliki rumah ;
  4. PNS aktif golongan I,II, dan III dengan akad KPR yang berlaku sejak 1 Januari 2006 ;
  5. Tidak dalam Masa Persiapan Pensiun atau 1 tahun sebelum batas usia pensiun.

Kelengkapan :

  1. Surat permohonan dari ybs ;
  2. Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) dan SK Kepangkatan terakhir ;
  3. Fotocopy (lampirkan salah satu dari) ; Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (dilegalisir penerbit) ;
  4. Surat Alih Debitur (dilegalisir penerbit) ;
  5. Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara(dilegalisir penerbit).
  6. Fotocopy buku tabungan atas nama pemohon. ;
  7. Surat Kuasa Pencairan (Standing Instruction) bagi pengembang yang mengurus Bantuan Uang Muka KPR.

Prosedur :

  1. Mengisi formulir permohonan Klik disini ;
  2. Formulir yang telah diisi, dilampiri dengan dokumen persyaratan ;
  3. Berkas lengkap beserta surat pengantar dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru dikirim melalui pos atau dikirim langsung ke alamat : Wisma Iskandarsyah Blok B2 – B3, Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12160.