Jumat 01 Aug 2014

Info Terbaru

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ( UKPPI) Tahun 2014

Diinformasikan untuk PNS dilingkungan Pemko Banjarbaru, sesuai Surat Nomor 823 / 1445  -Dasipeg / BKD & Diklat perihal Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) Tahun 2014.

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 800 / 0974 –Bang.1/BKD tanggal 14 Juli  2014 perihal Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) Tahun 2014, akan memfasilitasi pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) Tahun 2014 bagi PNSD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

Selengkapnya . . .
Layanan

Proses Pindah Pejabat Fungsional Kedalam / Keluar

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
  4. SE BKN Nomor 08 Tahun 2001


Prosedur & Mekanisme :

  1. Permohonan yang bersangkutan ;
  2. Diusulkan oleh Kepala SKPD ;
  3. Penelitian Berkas ;
  4. Penyampaian Telaahan Staf Kepada Kepala Daerah ;
  5. Penerbitan Surat Persetujuan Pindah ;
  6. Penyampaian Surat Persetujuan.


Persyaratan :

  1. Surat Permohonan dari PNS yang bersangkutan ;
  2. Surat Pengantar dan Persetujuan dari Kepala SKPD.


Kelengkapan :

  1. Fotocopy sah SK Awal dan SK Akhir yang bersangkutan ;
  2. Fotocopy sah SK Jabatan Fungsional yang bersangkutan ;
  3. Fotocopy DP-3 terakhir ;
  4. Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin ;
  5. Surat Keterangan alasan pindah.


Keterangan :

  • Berkas disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap ;
  • Untuk berkas Fc. harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
BKD & Diklat Kota Banjarbaru -- Melayani Dengan Ikhlas, Cepat dan Cermat

Taperum

 

Dasar Hukum

  • Keppres. No. 14 Th. 1993


Jenis, Syarat & Kelengkapan dan Prosedur :

  • Bantuan Uang Muka

Bantuan Uang Muka KPR adalah bantuan yang diberikan dalam rangka membantu sebagian uang muka pembelian rumah yang dilakukan melalui KPR. Besarnya bantuan yang diberikan dibedakan berdasarkan golongan PNS

  1. Rp. 1,2 juta untuk golongan I
  2. Rp. 1,5 juta untuk golongan II
  3. Rp. 1,8 juta untuk golongan III

Syarat Utama :

  1. PNS aktif dan belum memanfaatkan bantuan atau pinjaman Tabungan Perumahan ;
  2. PNS yang telah memiliki masa menabung Tabungan Perumahan minimal 5 tahun ;
  3. PNS yang belum memiliki rumah ;
  4. PNS aktif golongan I,II, dan III dengan akad KPR yang berlaku sejak 1 Januari 2006 ;
  5. Tidak dalam Masa Persiapan Pensiun atau 1 tahun sebelum batas usia pensiun.

Kelengkapan :

  1. Surat permohonan dari ybs ;
  2. Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) dan SK Kepangkatan terakhir ;
  3. Fotocopy (lampirkan salah satu dari) ; Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (dilegalisir penerbit) ;
  4. Surat Alih Debitur (dilegalisir penerbit) ;
  5. Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara(dilegalisir penerbit).
  6. Fotocopy buku tabungan atas nama pemohon. ;
  7. Surat Kuasa Pencairan (Standing Instruction) bagi pengembang yang mengurus Bantuan Uang Muka KPR.

Prosedur :

  1. Mengisi formulir permohonan Klik disini ;
  2. Formulir yang telah diisi, dilampiri dengan dokumen persyaratan ;
  3. Berkas lengkap beserta surat pengantar dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru dikirim melalui pos atau dikirim langsung ke alamat : Wisma Iskandarsyah Blok B2 – B3, Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12160.